Tag Archives: konsultan pengadaan

Lika-Liku Menyusun HPS

Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam ranah perencanaan pelaksanaan pengadaan, menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 66 Perpres 54/2010 secara gamblangmenegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya.
Seperti dikemukakan dalam artikel Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan bahwa faktor […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Spesifikasi Performance vs Conformance

 Sesuatu yang jelas akan lebih mudah diukur. Yang terukur akan mudah dikendalikan. Dalam kerangka filterisasi keinginan agar menjamin tercapainya kebutuhan disusunlah spesifikasi. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja (performance) barang/jasa atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai kewenangan untuk rencana pelaksanaan pengadaan. Rencana pelaksanaan pengadaan ini secara gradual dimulai dari penyusunan dan penetapan spesifikasi, penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penyusunan rancangan kontrak.
Langkah persiapan ini merupakan […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Isu Sustainability dalam Pengadaan Barang/Jasa

Satu langkah adalah bagian utuh dari ribuan langkah yang membangun jarak. Tidak akan ada Indonesia yang besar seperti saat ini apabila tidak ada keinginan kecil pendahulu kita tentang sebuah bangsa yang merdeka, maju dan sejahtera.
Dalam berbagai diskusi tentang ‘sustainability‘, kesinambungan, […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli

Di beberapa forum diskusi tentang pengadaan barang/jasa mengemuka topik yang cukup hangat terkait perbedaan perlakuan antara sistem pengadaan manual dan elektronik atau dikenal eProcurement.
Perbedaan ini adalah tentang masih perlukah jaminan penawaran asli dalam eProcurement?
Sebagian praktisi pengadaan  beranggapan tidak diperlukan lagi […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , | Leave a comment

PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi

Perdebatan panjang tentang sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk PA/KPA yang melaksanakan langsung wewenang ke-PPK-an mengemuka, utamanya ditingkat daerah. Fenomena ini semakin santer dengan dimasukinya tahun 2012 dimana P54/2010 pasal 127 mengamanatkan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Usaha Kecil itu Bukan Hanya 2,5 Milyar

Konsep pembinaan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa kerap didekati dengan sangat artifisial. Perwujudan kebijakan peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, dalam artikel ini disebut usaha kecil, hanya dilihat dari kebijakan pemaketan pekerjaan. Yaitu nilai paket pekerjaan sampai […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Perkuat ULP, Serahkan Pengadaan Pada Ahlinya

Kisruh pengadaan barang/jasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus mengemuka dengan trend yang sama layaknya pelakon dunia entertainment. Mulai kasus renovasi gedung hingga pengadaan kalender. Siklus berulang tanpa perbaikan. Kasus lama tertutup kasus baru sehingga hanya menjadi tumpukan tanpa […]

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat dua terminologi tentang paket. Paket pengadaan dan paket pekerjaan. Setidaknya ada 11 kalimat paket pengadaan dan 16 kalimat  paket pekerjaan dalam batang tubuh P54/2010. Meski ada satu […]

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat menandatangani kontrak

Tahun 2012 sudah didepan mata. Beberapa institusi pusat yang masih belum melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan APBN, yaitu memerintahkan pengangkatan PPK setiap tahun anggaran, saat ini sedang bersiap-siap untuk mengangkat PPK tahun 2012.
Hal ini […]

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment