Benarkah Pemerintah Buyer dan mereka Supplier

The Key to Success is Knowing Who You Are. Begitu juga dalam dunia pengadaan. Langkah pertama yang diajarkan dalam modul 1 Modular Learning System in Supply Chain Management adalah memahami bagaimana kondisi di dalam dan di luar organisasi.

Purchasing & Supply Chain Management (P&SCM) bukan hanya tentang pengadaan barang/jasa! Ini tegas sekali tergambar dalam seluruh materi P&SCM. Didalamnya mencakup soal bagaimana memprediksikan demand dan merencanakan produksi. Kemudian soal bagaimana manajemen persediaan yang dapat menjamin proses produksi ataupun pengelolaan hasil produksi itu sendiri. Untuk menjamin kelancaran proses produksi, sekaligus juga memahami proses pembeli/pelanggan untuk mendapatkan hasil produksi kita. Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , | Leave a comment

Lika-Liku Menyusun HPS

Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam ranah perencanaan pelaksanaan pengadaan, menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 66 Perpres 54/2010 secara gamblangmenegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya.

Seperti dikemukakan dalam artikel Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan bahwa faktor harga dalam 5 prinsip value for money (VFM) selalu yang paling bontot. Karena harga sangat tergantung pada hukum permintaan dan penawaran didalam pasar. Semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula harga barang/jasa. Semakin tinggi atau banyak penawaran maka harga akan semakin turun. Disisi lain ada faktor produksi, jumlah penyedia dan jumlah pembeli yang juga turut mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa harga didalam pasar sebagai indikator kompetisi. Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Spesifikasi Performance vs Conformance

 Sesuatu yang jelas akan lebih mudah diukur. Yang terukur akan mudah dikendalikan. Dalam kerangka filterisasi keinginan agar menjamin tercapainya kebutuhan disusunlah spesifikasi. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja (performance) barang/jasa atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia (conformance) barang/jasa. Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai kewenangan untuk rencana pelaksanaan pengadaan. Rencana pelaksanaan pengadaan ini secara gradual dimulai dari penyusunan dan penetapan spesifikasi, penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penyusunan rancangan kontrak.

Langkah persiapan ini merupakan bagian penting dari keseluruhan tahapan pengadaan barang/jasa; persiapan, pelaksanaan, kontrak dan serah terima bahkan juga disposal. Rencana pelaksanaan harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang disebut dengan sasaran kegiatan. Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?

Artikel ini boleh dibilang sekuel dari artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli yang dipancing Kang Heldi melalui artikel Jaminan Penawaran L-4 (Kalrifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…) . Ini tidak lain dari sebuah upaya value analysis dan value engineering dari sebuah proses pengadaan untuk menuju hal yang lebih baik.

Seperti yang telah terjelaskan dalam artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli, jaminan dalam pengadaan adalah surety kemudian sertifikatnya dinamakan surety bond. Dan sifat jaminannya adalah assurance.

Kapan sebuah proses pengadaan memerlukan surety bond atau mudahnya kita sebut surat jaminan? Jawaban yang didapat pastilah seluruh proses pengadaan. Karena dalam P54/2010 menyebutkan dengan tegas tentang jaminan. Pada proses pemilihan penyedia ada yang disebut jaminan penawaran. Pada proses kontrak ada jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka. Pada proses handover ada jaminan pemeliharaan. Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Mempertanyakan Pengadaan Blangko Kependudukan ?

Pengadaan Blangko Kependudukan ini saya angkat karena ada pertanyaan dari peserta Bintek Strategi menghadapi audit pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I). Pertanyaanya adalah :
1. Mengapa pengadaan Blangko Kependudukan hanya dilakukan kepada penyedia tertentu saja, padahal banyak perusahaan percetakan di daerah yang dapat melakukan hal tersebut ?
2. Peyedia yang telah ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri adalah perusahaan Non Kecil sementara pengadaan nilainya dibawah 2,5 M ?
3. Apakah ini termasuk pengadaan Barang atau Jasa lainnya ?
Untuk menjawab hal tersebut perlu kita perhatikan peraturan baik mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian yang menagani hal tersebut.
Blangko Dokumen kependudukan terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Untuk Akta Pencatatan Sipil terbagi menjadi Akta Kelahiran, Akta Penggakuan Anak, Akta Kematian dan Akta Perkawinan.
Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri telah melakukan seleksi administrasi dan teknis terkait perusahaan yang dapat melakukan pencetakan blangko dokumen kependudukan, hasilnya terbitlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-118 MD Tahun 2008 tentang Perusahaan Pencetakan Blangko Dokumen Kependudukan, dimana terdapat 10 (sepuluh) perusahaan pencetakan blangko dokumen kependudukan antara lain :

Continue reading

Posted in Umum | Tagged , , , | Leave a comment

Masa Kritis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Masa Kritis dalam Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

oleh: Heldi Yudiyatna (heldi.net)

Sekarang sudah bulan Mei, tetapi baru beberapa paket saja yang dilelangkan oleh pokja ULP, itupun paket-paket yang sebenarnya termasuk kategori standar (20% value dalam pareto atau low risk, low impact dan low juga nilai uangnya) dengan masa pelaksanaan hanya 1 atau 2 bulan saja, seperti pengadaan komputer, konsultan sederhana, dsb. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan konstruksi fisik dan paket pekerjaan yang cukup strategis sampai bulan ke 5 ini belum ada satupun yang masuk ke ULP (unit layanan pengadaan).

Baru sekitar 30 paket-an dari sekitar 200-an paket atau 15% dari keseluruhan paket di ULP ini yang baru dilaksanakan pemilihan penyedianya. Padahal kalau kita benar-benar menghitung jadual alokasi pelaksanaan pemilihan penyedia secara ideal dengan memperhitungkan semua kebutuhan waktu dalam proses pemilihan maka pada awal bulan Mei ini sudah masuk ke dalam bulan kritis dalam jadual keseluruhan pemilihan penyedia.

Berikut adalah hitung-hitungan jadual dari pemilihan penyedia barang/jasa, kita coba tarik mundur dari masa akhir pengadministrasian pencairan keuangannya:

1. Akhir administrasi keuangan => tanggal 20 Desember

Memang kontrak bisa saja sampai dengan akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember, namun secara administratif kita tahu bahwa pemrosesan pencairan dalam pelaksanaannya dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember, bila melebihi tanggal tersebut maka harus ada jaminan pembayaran atau proses administrasi lainnya untuk memproses pencairannya.

Continue Reading =>

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , | Leave a comment

Klarifikasi Jaminan Penawaran

Salam PBJ…!!!

A Bond is a legally enforceable financial guarantee, given by a third party to a procuring entity to guarantee the obligation of a supplier of goods/works or services which arise from a contract (Rob Thompson ; 2011)

Begitu kata mr. Rob Thompson (International Procurer Adviser ISP3) dalam guidance note number. 7 Bond & Guarantees – Essential Procurement Skills (ISP3 Ausiad – LKPP), yang kemudian di terjemahkan oleh bu Susan (ISP3 program interpreter) sebagai berikut:

Jaminan adalah suatu garansi keuangan yang secara hukum dapat diberlakukan, yang diberikan oleh pihak ketiga kepada entitas pengadaan untuk menjamin kewajiban dari penyedia barang/jasa yang timbul dari sebuah kontrak

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 disebutkan bahwa:

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. (perpres 54 Pasal 1 ayat 35 ; 2010)

Definisi ini diartikan bahwa pihak ketiga (ini pihak ketiga yang asli bukan pihak ketiga calo yang salah kaprah itu… baca http://heldi.net/2010/03/usaha-kecil-atau-broker-kecil/ ; bisa bank, asuransi atau perusahaan penjaminan jaminan) menyatakan setuju untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera pada surat jaminan jika si penyedia/supplier tidak memenuhi kewajibannya yang juga tertera dalam surat jaminan tersebut.

Continue Reading =>

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , | Leave a comment

Memahami “Siapa PPK” dengan pendekatan Kronologis

Paket Undang-undang Keuangan Negara

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara yang diawali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan mengharuskan penyesuaian tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang sebelumnya menggunakan acuan indische Comptabiliteitstwet (ICW). Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tugas melaksanakan APBN dibebankan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan tugas melaksanakan APBD dibebankan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Barang daerah pada SKPD yang dipimpinnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) memiliki beberapa kewenangan, dua diantaranya adalah : 1) kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 6 ayat (2) huruf b). dan 2) kewenangan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (pasal 17 ayat (2)). Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk APBN atau ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk APBD.

Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sangatlah besar, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pelaksanaan APBN

Posted in Umum | Leave a comment

Standard Bidding Document (Dokumen Standar Pengadaan) Menurut PermenPU 7/2011

Setelah LKPP mengeluarkan Standard Bidding Document (SBD) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, pada tanggal 31 Mei 2011 Kementerian Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Pada awalnya, dokumen PermenPU ini hanya tersedia dalam bentuk hardcopy dan dijual hanya di Kementerian PU dengan harga yang cukup mahal. Saya sendiri membeli dengan harga 500 ribu rupiah. Namun, setelah beberapa lama, versi softcopy sudah tersedia dalam website PU serta sudah dapat diunduh.

PermenPU ini berisi SBD khusus untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi dengan tetap berpedoman pada SBD yang telah dikeluarkan oleh LKPP, sehingga dapat disimpulkan bahwa SBD ini merupakan SBD yang lebih lengkap dibandingkan SBD LKPP untuk pekerjaan konstruksi. SBD ini juga dilengkapi dengan pedoman evaluasi dokumen penawaran sehingga akan mempermudah ULP untuk melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia. Selain itu, juga terdapat contoh berita acara yang dibutuhkan dalam proses pelelangan.

Dari sisi penyedia juga akan dimudahkan karena akan memahami hal-hal apa saja yang dievaluasi dalam sebuah proses pelelangan.

Satu yang mengganjal adalah, format yang ada pada web Pekerjaan Umum masih berbentuk PDF sehingga mempersulit ULP/Panitia untuk menyusun dokumen karena harus mengubah terlebih dahulu ke dalam format word.

Untuk mempermudah ULP/Panitia Pengadaan, silakan mengunduh SBD menurut PermenPU Nomor 7 Tahun 2011 dalam bentuk Word berikut ini:

 Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment