Kisah Pengadaan di Sebuah Negara Antah Berantah…

Globe

Disebuah negara antah berantah yang memiliki beberapa daerah, akan dilaksanakan Pilkadal untuk memilih Kadal-Kadal yang akan menjadi kepala daerah di daerah tersebut.

Sejatinya pelaksanaan pilkadal, maka para pihak mulai sibuk untuk turut serta dalam kegiatan itu. Burung hantu selalu terjaga setiap malam untuk mengintai mangsanya, burung merpati berkirim kabar, baik kabar burung atau kabar gaib, dan tentu saja para kadal yang melata kesana kemari mencari muka dengan berbagai janji muluk.

Salah satu yang paling sibuk tentu saja pihak Beruang. Dengan melihat kadal-kadal potensial, mereka mulai mendekati berbagai pihak tentu saja dengan janji-janji tertentu.

“Jangan khawatir soal dana, berapapun yang dibutuhkan kami bisa bantu,” atau “Semua pengeluaran akan kami tanggung, kalau perlu gesek pakai kartu kami dengan tanpa batas,” merupakan kalimat-kalimat standar yang mereka lontarkan kepada para kadal yang tentu saja menyambut dengan gembira.

“No free lunch” adalah uangkapan yang tepat untuk hal ini. Beruang sebagai pihak pebisnis tentu saja tidak akan bermurah hati memberikan dana yang melimpah tanpa imbal jasa atau kesempatan di masa yang akan datang. Biasanya kalimat di atas akan disambung dengan “tapi jangan lupakan kami yah kalau anda terpilih menjadi Kadal di daerah ini.”

Dengan sokongan dana dari pihak Beruang, maka para Kadal menyebar baliho, spanduk, dan brosur kemana-mana. Dengan semangat kehewanan tentu saja tidak mempedulikan lagi tentang polusi gambar dimana-mana. Wajah jelek mereka terpampang dimana-mana, termasuk menyiksa pepohonan dengan memaku wajah mereka di batang pohon. Serangan fajar dilakukan dimana-mana, berbagai bantuan sembako bertuliskan nama dan nomor urut mereka disebar pada kantong-kantong calon pemberi suara, amplop berisi lembaran-lembaran mata uang di negara antah berantah berhamburan kesana-kemari.

Akhirnya, pelaksanaan Pilkdal sukses dilaksanakan, dan si Kadal menjadi pemenangnya.

Continue Reading ->

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , | Leave a comment

Pelaksana Kontrak Ternyata Blakclist!?

Beberapa waktu yang lalu seorang teman memberikan informasi tentang penyedia yang menang dan telah berkontrak ternyata adalah penyedia yang terdaftar dalam daftar hitam. Kemudian sebelum kasus ini mendapatkan jawaban kembali datang persoalan serupa, bahkan informasi bahwa penyedia ternyata pengurusnya masih dalam sanksi daftar hitam baru didapat setelah semua pekerjaan selesai dan tinggal dibayar.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 1 huruf o menyebutkan bahwa penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam. Dengan demikian secara hukum perikatan yang terjadi bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Perpres 54/2010.

Posisi dilematis menghinggapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena bagi PPK mengulang proses lelang adalah hal yang merugikan disisi waktu dan sumber daya. Apalagi untuk kasus yang kedua barang telah diterima dan end user telah mendapatkan pelatihan menggunakan barang. Artinya user telah familiar atas barang/jasa yang diserahkan. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Langkah-Langkah Akhir Tahun untuk APBD

 Menjelang akhir tahun anggaran selalu menjadi momok serius bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ditenggat waktu akhir tahun semua paket pekerjaan seperti menumpuk dan antrean panjang. Utamanya disebabkan belum mapannya proses perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan.

Dalam paradigma pusat atau pelaksanaan APBN, langkah-langkah akhir tahun 2012 telah terakomodir dalam beberapa aturan, diantaranya Perdirjen 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2012 dan PMK 25 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.

Sementara di daerah yang base-nya APBD hanya ada Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Pada Permendagri 37/2012 tentang langkah akhir tahun dituangkan pada Romawi V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA angka 28. Bahwa dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

PMK 190/Pmk.05/2012: Sinkronisasi Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

Sejak artikel Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran diterbitkan banyak tanggapan yang disampaikan kepada saya. Saya tangkap ada beberapa yang merasa keberatan dengan ketimpangan antara kemudahan disisi bukti perjanjian dibandingkan disisi bukti pembayaran.

Salah satu poin pentingnya sehubungan dengan digunakannya metode pembayaran langsung (LS) untuk belanja modal. Seperti dituangkan dalam SE.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah 6.5.4.Langkah-Langkah Teknis poin 2. Mengelompokkan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS). Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Langsung

Tulisan ini muncul karena sering ditanyakan posisi pejabat pengadaan dalam pengadaan langsung, terutama untuk nilai sampai dengan 50 juta rupiah. Sebelum menjawab ini menggunakan buku konsolidasi saya mencoba meruntut ihwal pejabat pengadaan secara utuh.

Ada sekitar 29 pasal yang mengandung kalimat Pejabat Pengadaan. Dari ke 29 pasal ini tidak sedikitpun kata ataupun pengertian yang membatasi keterlibatan Pejabat Pengadaan dalam pengadaan langsung. Baik itu dari sisi nilai maupun dari sisi kompleksitas, ataupun juga terkait kebijakan penyederhanaan aturan dan tata cara.

Pasal 1 ayat 9, pasal 16, pasal 17 dan pasal 45 tegas menyatakan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan pejabat pengadaan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengadaan langsung adalah proses pengadaan barang/jasa paling tinggi 200 juta untuk non konsultan dan paling tinggi 50 juta untuk konsultansi, kemudian dilaksanakan oleh satu orang pejabat pengadaan. Hal ini bisa dibaca pada Pasal 39 dan pasal 45.

Kemudian tidak ada penjelasan sedikitpun bahwa terdapat pengadaan barang/jasa yang tidak melibatkan pejabat pengadaan/pokja ULP. Sehingga pertanyaan apakah pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 10 juta atau 50 juta rupiah tidak melibatkan pejabat pengadaan? Jawabannya tidak ada! Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Leave a comment

Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan

Seolah catatan berulang. Kembali tertarik untuk membahas tentang filosofi dasar paket pekerjaan dan paket pengadaan. Sebenarnya telah saya tuliskan lengkap dalam artikel Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan, namun Perpres 70/2012 menggelitik hati saya untuk kembali melakukan analisa apakah filosofi yang saya pahami sebelumnya masih tetap dipegang atau tidak.

Pertama-tama secara tidak sengaja saya temukan sedikit kekeliruan yang berakibat fatal dalam membangun pemahaman terkait paket pekerjaan dan paket pengadaan. Konstruksi kalimat lampiran 1 huruf D. PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM angka 1 huruf b berbeda dengan pasal 100 ayat 3.

Lampiran 1 Huruf D.1.b berbunyi: nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

Sementara pasal 100 ayat 3 berbunyi : Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Dan kesalahan ini masih berlanjut pada P70/2012 dan Perka 6/2012. Kesalahan kecil yang cukup mengganggu karena secara definisi paket pengadaan tidak terkait dengan kompetensi teknis. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa | 1 Comment

Mengukur Progress Fisik Pekerjaan

   Dalam proses pengelolaan anggaran dan barang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6. Kemudian dalam pasal ini diatur tentang tugas Pengguna Anggaran (PA) yaitu :

  1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  5. Mengelola utang dan piutang;
  6. Menggunakan barang milik daerah;
  7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Dalam tugasnya menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sesuai pasal 14 UU 1/2004 maka PA bertanggungjawab untuk menetapkan dan menguraikan program dan rincian kegiatan terkait pelaksanaan anggaran.

Pengguna Anggaran di daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Untuk itu tanggungjawab pelaksanaan program disampaikan oleh PA melalui koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling minimal 3 bulan sekali atau triwulanan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berkala minimal setiap bulan kepada Sekretariat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh jajaran kesekretariatan berupa bagian yang melakukan evaluasi dan monitoring (monev) pelaksanaan kegiatan. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa | Leave a comment

Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

Tulisan ini bisa dibilang lanjutan dari keasyikan membedah pengadaan langsung menggunakan metode yang saya pakai pada buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Pada artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian, diungkapkan bahwa ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Diskusipun berlanjut pada pembahasan tentang keterkaitan bukti perjanjian dengan proses pembayaran. Karena pertanyaan ini sering muncul di daerah maka pembahasan difokuskan pada pada penggunaan anggaran APBD.

Kesederhanaan proses pengadaan terkait bukti perjanjian dalam Perpres 54/2010 ternyata tidak sama dengan prosedur pembayaran/pencairan disisi keuangan. Misal untuk pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,-. Menurut P54/2010 dan perubahannya, dapat menggunakan bukti pembelian/nota. Ternyata di sisi pembayaran, yang menjadi ranah tata kelola keuangan, bukti pembelian/nota bisa saja tidak diterima. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Leave a comment

Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

Saat mencoba menyusun “Cara Mudah membaca Peraturan Pengadaan” ada banyak pencerahan yang didapatkan dalam memahami pengadaan barang/jasa yang digadang oleh Perpres 54/2010. Khususnya terkait pengadaan langsung, yang memang sedang menjadi topik hangat sejak dipublish-nya Perpres 70/2012. Satu topik yang menarik adalah keterkaitan metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian.

Dari beberapa diskusi dengan beberapa teman dari penjuru nusantara ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | 2 Comments

Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil

Masih banyaknya pertanyaan mengenai kualifikasi penyedia dan klasifikasi paket usaha, seperti apakah boleh usaha kecil menang di paket non kecil atau di atas 2,5 Milyar? Mendorong untuk mengupas ini dalam bentuk tulisan sederhana. Kalau dikaitkan dengan 2 hal pokok yang dicari dalam pengadaan barang/jasa yaitu penyedia dan barang/jasa, maka kualifikasi penyedia mengarah pada kompetensi penyedia. Sedangkan klasifikasi paket usaha mengarah pada barang/jasa-nya yang diorientasikan pada nilai/value harga. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Leave a comment