Pejabat Pembuat Komitmen tidak wajib Eselon, Eselon Tidak Harus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen

Seiring dengan keluarnya regulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan birokrasi maka akan sangat akrab dengan istilah pejabat pembuat komitmen. Istilah lamanya, pimpinan proyek atau pimpinan bagian proyek.

Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) merupakan tokoh penting dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK merupakan orang yang bertanggung jawab atas  pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 7). Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.

Di era lama, orang menganggap jabatan PPK merupakan jabatan basah, karena ‘memakmurkan’ orang yang menjabatnya. Sehingga banyak pejabat struktural kadang berlomba-lomba untuk menjadi PPK. Tetapi di era reformasi ini, jabatan PPK menjadi momok bagi birokrat.

Alasannya tidak lain karena PPK sangat rentan dengan masalah hukum, terkait dengan pelaksanaan kontrak. Akan sangat lazim kita jumpai kasus tindak pidana korupsi terkait PBJ, pastilah menyeret PPK dan penyedia barang/jasa. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari dokumen kontrak yang dibuat oleh PPK dan penyedia.

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2, syarat menjadi PPK tersurat dengan tegas :

  1. memiliki integritas;
  2. memiliki disiplin tinggi;
  3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  5. menandatangani Pakta Integritas;
  6. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
  7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

  1. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
  2. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Dalam uraian diatas cukup jelas mengenai syarat menjadi PPK, sehingga sesuai dengan judul artikel ini, kita dapat menarik kesimpulan sementara, bahwa apabila seorang pejabat struktural atau bahkan eselon menjadi PPK, harus memenuhi syarat di atas.

PPK di daerah

Sejak keluarnya Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak gejolak muncul di daerah. Salah satu bagian yang paling ‘hot’ di Permendagri 21 ini adalah pasal 10A menyebutkan :

“Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Pengguna Anggaran yang dalam hal ini Kepala SKPD menjadi kelabakan, tetapi bagi cerdas menangkap uraian di Pasal 11, maka akan terlihat jelas bahwa salah satu kewenangan yang paling ditakuti Pengguna Anggaran, menjadi PPK, dapat dilimpahkan.

Kesimpulan

Menjadi catatan penting bagi setiap penyelenggara negara baik di pusat dan di daerah, bahwa kegiatan PBJ, yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan.  PBJ dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan kontrak, serta serah terima barang/jasa/pekerjaan. Seorang PPK merupakan jenderal yang mengatur irama proses  PBJ, sehingga kalaulah diserahkan kepada orang yang belum memahami di setiap aspek dan tahapannya, maka dikhawatirkan output kegiatan PBJ tidak akan tercapai.

Hanya orang yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana amanat Perpres yang akan mampu mengawal PBJ sehingga bebas terjerat dari berbagai masalah, terutama masalah hukum. Sehingga PPK tidak harus dijabat oleh orang yang mempunyai eselon, dan sebaliknya orang yang punya eselon jangan memantaskan diri menjadi PPK, kecuali telah memenuhi syarat menjadi PPK.




This entry was posted in Umum. Bookmark the permalink.

16 Responses to Pejabat Pembuat Komitmen tidak wajib Eselon, Eselon Tidak Harus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen

  1. Hanik says:

    Salam kenal Kak,,
    Saya mo nanya sedikit nich..
    Bagaimana kalo dalam satu Satker belum ada orang yg telah mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, apakah boleh Satker tersebut menunjuk PPK untuk pengadaan barang/jasa dari Satker atau lembaga lain ??
    Thank’s..

    • atas yuda kandita says:

      kalau di suatu satker belum ada yang lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa, maka tugas dan wewenang PPK sebaiknya dipegang langsung oleh PA/KPA. Karena menurut UU Keuangan Negara, PA/KPA mempunyai fungsi utk menjalankan anggaran, sehingga tidak perlu syarat sertifikat.

  2. mailani says:

    Mau tanya
    1. PPK sertifikat yg sah dari mana? apakah harus Lulus dari LKPP
    2. Apakah disuatu satker tidak ada PPK apakah pejabat pengadaan boleh mengadakan pengadaan ?
    3. Pengadaan langsung di bawah 200 juta boleh langsung tanpa dibuat pelelangan (ditinjuk langsung rekanan)?
    mohon jawaban segera

    trm kasih

  3. memet says:

    mau tanya
    bagaimana kalau ppk pengelola APBN diinstansi A dimutasi ke instansi B tapi masih satu lingkungan pemda kabupaten apakah harus diganti atau masih diperbolehkan ppk tsbt menjadi ppk di instansi A. trims.

    • hendarko says:

      selama masih ada pekerjaan yang tertinggal di instansi lama, ybs masih harus menjadi PPK di instansi yang lama tersebut sampai pekerjaannya selesai. baru bisa diganti, itu pun jika ternyata di kemudian hari ada permasalahn dengan pekerjaan nya di instansi lamanya, maka ybs wajib kooperatif menyelesaikannya meskipun sudah pindah tempat kerja.

  4. suardi says:

    apakah bisa pejabat eselon III diangkat PPK tanpa sertifitak keahlian barang dan jasa

    • hendarko says:

      penunjukan PPK adalah kewenangan PA dengan memperhatikan persyaratan sesuai perpres 54/2010 , jadi tidak ada hubungannya dengan eselon.

  5. Edy Mulyadi says:

    Sy menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap blog ini.
    Semoga tetap on dan update.
    Terima kasih

  6. saturninus says:

    bisa gk kalau golongan 2 menjadi pejabat pembuat komitmen dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah memilikii sertifikat

  7. PPK Justru sewajarnya Eselon says:

    Menurut saya justru sepantasnya PPK itu adalah Pejabat Eselon, kalau perlu minimal pimpinan satker atau eselon 2, kenapa sebabnya? karena kalau PPK ditunjuk hanya seorang staf atau pegawai rendahan, bagaimana dia bisa melaksanakan pengadaan (baik dalam proses perencanaan HPS atau pada saat pelaksanaan kontrak) tanpa dibantu oleh pegawai lainnya, sedangkan pegawai rendahan tidak mempunyai kewenangan dalam menugaskan seseorang. Menurut saya sudah saatnya hal-hal ini disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab seseorang dalam jabatan struktural, bila kasusnya ppk dan/atau ulp diintegrasikan pada unit struktural atau tidak berdiri sendiri. Kemudian seyogyanya karena tugas dan tanggungjawabnya yang sangatlah berat itu, hendaknya menteri keuangan menyesuaikan anggaran untuk honor PPK yang sepadan saya setuju kalau dapat diatur sebesar 10 % nilai proyek (masa menangani proyek miliaran honornya cuma 1 atau 2 juta, siapa yang mau mengerjakan??) Inilah kesalahan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah mohon dapat dijadikan masukan oleh LKPP dan ditinjau kembali. ini pula yang menyebabkan pegawai pura-pura bodoh untuk mau mengerti tentang kegiatan ke-P2K-an, Jadi menurut saya akan sangat aneh apabila PPK yang ditunjuk justru bukan pejabat eselon.

    • hendarko says:

      di pasal 11 perpres 54/10 disebutkan kewenangan PPK, bisa menetapkan tim pendukung dan tenaga ahli untuk memberikan penjelasan teknis terkait membantu pelaksanaan tugas ULP, ini terlepas dari posisi struktural-nya di SKPD.

  8. yason says:

    slmt siang pak.
    bagaimana jika ppk yang terpilih tahun lalu, kembelli dipilih tahun? apakan akun nya di hapus yang lama atau di buat baru pak.

  9. zeze says:

    Hey there I am so delighted I found your webpage, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos
    for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t
    have time to go through it all at the minute but
    I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent work.

  10. Santoz says:

    Misalkan Dalam Satu Esselon II memiliki 4 Esselon 3. Apakah bisa Setiap Eselon 3 tersebut diperbolehkan mempunyai PPK ? Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>