Pelaksana Kontrak Ternyata Blakclist!?

Beberapa waktu yang lalu seorang teman memberikan informasi tentang penyedia yang menang dan telah berkontrak ternyata adalah penyedia yang terdaftar dalam daftar hitam. Kemudian sebelum kasus ini mendapatkan jawaban kembali datang persoalan serupa, bahkan informasi bahwa penyedia ternyata pengurusnya masih dalam sanksi daftar hitam baru didapat setelah semua pekerjaan selesai dan tinggal dibayar.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 1 huruf o menyebutkan bahwa penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam. Dengan demikian secara hukum perikatan yang terjadi bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Perpres 54/2010.

Posisi dilematis menghinggapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena bagi PPK mengulang proses lelang adalah hal yang merugikan disisi waktu dan sumber daya. Apalagi untuk kasus yang kedua barang telah diterima dan end user telah mendapatkan pelatihan menggunakan barang. Artinya user telah familiar atas barang/jasa yang diserahkan. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Langkah-Langkah Akhir Tahun untuk APBD

 Menjelang akhir tahun anggaran selalu menjadi momok serius bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ditenggat waktu akhir tahun semua paket pekerjaan seperti menumpuk dan antrean panjang. Utamanya disebabkan belum mapannya proses perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan.

Dalam paradigma pusat atau pelaksanaan APBN, langkah-langkah akhir tahun 2012 telah terakomodir dalam beberapa aturan, diantaranya Perdirjen 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2012 dan PMK 25 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.

Sementara di daerah yang base-nya APBD hanya ada Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Pada Permendagri 37/2012 tentang langkah akhir tahun dituangkan pada Romawi V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA angka 28. Bahwa dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

PMK 190/Pmk.05/2012: Sinkronisasi Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

Sejak artikel Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran diterbitkan banyak tanggapan yang disampaikan kepada saya. Saya tangkap ada beberapa yang merasa keberatan dengan ketimpangan antara kemudahan disisi bukti perjanjian dibandingkan disisi bukti pembayaran.

Salah satu poin pentingnya sehubungan dengan digunakannya metode pembayaran langsung (LS) untuk belanja modal. Seperti dituangkan dalam SE.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah 6.5.4.Langkah-Langkah Teknis poin 2. Mengelompokkan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS). Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Langsung

Tulisan ini muncul karena sering ditanyakan posisi pejabat pengadaan dalam pengadaan langsung, terutama untuk nilai sampai dengan 50 juta rupiah. Sebelum menjawab ini menggunakan buku konsolidasi saya mencoba meruntut ihwal pejabat pengadaan secara utuh.

Ada sekitar 29 pasal yang mengandung kalimat Pejabat Pengadaan. Dari ke 29 pasal ini tidak sedikitpun kata ataupun pengertian yang membatasi keterlibatan Pejabat Pengadaan dalam pengadaan langsung. Baik itu dari sisi nilai maupun dari sisi kompleksitas, ataupun juga terkait kebijakan penyederhanaan aturan dan tata cara.

Pasal 1 ayat 9, pasal 16, pasal 17 dan pasal 45 tegas menyatakan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan pejabat pengadaan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengadaan langsung adalah proses pengadaan barang/jasa paling tinggi 200 juta untuk non konsultan dan paling tinggi 50 juta untuk konsultansi, kemudian dilaksanakan oleh satu orang pejabat pengadaan. Hal ini bisa dibaca pada Pasal 39 dan pasal 45.

Kemudian tidak ada penjelasan sedikitpun bahwa terdapat pengadaan barang/jasa yang tidak melibatkan pejabat pengadaan/pokja ULP. Sehingga pertanyaan apakah pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 10 juta atau 50 juta rupiah tidak melibatkan pejabat pengadaan? Jawabannya tidak ada! Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Leave a comment

Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan

Seolah catatan berulang. Kembali tertarik untuk membahas tentang filosofi dasar paket pekerjaan dan paket pengadaan. Sebenarnya telah saya tuliskan lengkap dalam artikel Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan, namun Perpres 70/2012 menggelitik hati saya untuk kembali melakukan analisa apakah filosofi yang saya pahami sebelumnya masih tetap dipegang atau tidak.

Pertama-tama secara tidak sengaja saya temukan sedikit kekeliruan yang berakibat fatal dalam membangun pemahaman terkait paket pekerjaan dan paket pengadaan. Konstruksi kalimat lampiran 1 huruf D. PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM angka 1 huruf b berbeda dengan pasal 100 ayat 3.

Lampiran 1 Huruf D.1.b berbunyi: nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

Sementara pasal 100 ayat 3 berbunyi : Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Dan kesalahan ini masih berlanjut pada P70/2012 dan Perka 6/2012. Kesalahan kecil yang cukup mengganggu karena secara definisi paket pengadaan tidak terkait dengan kompetensi teknis. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa | 1 Comment

Mengukur Progress Fisik Pekerjaan

   Dalam proses pengelolaan anggaran dan barang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6. Kemudian dalam pasal ini diatur tentang tugas Pengguna Anggaran (PA) yaitu :

  1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  5. Mengelola utang dan piutang;
  6. Menggunakan barang milik daerah;
  7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Dalam tugasnya menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sesuai pasal 14 UU 1/2004 maka PA bertanggungjawab untuk menetapkan dan menguraikan program dan rincian kegiatan terkait pelaksanaan anggaran.

Pengguna Anggaran di daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Untuk itu tanggungjawab pelaksanaan program disampaikan oleh PA melalui koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling minimal 3 bulan sekali atau triwulanan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berkala minimal setiap bulan kepada Sekretariat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh jajaran kesekretariatan berupa bagian yang melakukan evaluasi dan monitoring (monev) pelaksanaan kegiatan. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa | Leave a comment

Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

Tulisan ini bisa dibilang lanjutan dari keasyikan membedah pengadaan langsung menggunakan metode yang saya pakai pada buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Pada artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian, diungkapkan bahwa ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Diskusipun berlanjut pada pembahasan tentang keterkaitan bukti perjanjian dengan proses pembayaran. Karena pertanyaan ini sering muncul di daerah maka pembahasan difokuskan pada pada penggunaan anggaran APBD.

Kesederhanaan proses pengadaan terkait bukti perjanjian dalam Perpres 54/2010 ternyata tidak sama dengan prosedur pembayaran/pencairan disisi keuangan. Misal untuk pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,-. Menurut P54/2010 dan perubahannya, dapat menggunakan bukti pembelian/nota. Ternyata di sisi pembayaran, yang menjadi ranah tata kelola keuangan, bukti pembelian/nota bisa saja tidak diterima. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Leave a comment

Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

Saat mencoba menyusun “Cara Mudah membaca Peraturan Pengadaan” ada banyak pencerahan yang didapatkan dalam memahami pengadaan barang/jasa yang digadang oleh Perpres 54/2010. Khususnya terkait pengadaan langsung, yang memang sedang menjadi topik hangat sejak dipublish-nya Perpres 70/2012. Satu topik yang menarik adalah keterkaitan metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian.

Dari beberapa diskusi dengan beberapa teman dari penjuru nusantara ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | 2 Comments

Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil

Masih banyaknya pertanyaan mengenai kualifikasi penyedia dan klasifikasi paket usaha, seperti apakah boleh usaha kecil menang di paket non kecil atau di atas 2,5 Milyar? Mendorong untuk mengupas ini dalam bentuk tulisan sederhana. Kalau dikaitkan dengan 2 hal pokok yang dicari dalam pengadaan barang/jasa yaitu penyedia dan barang/jasa, maka kualifikasi penyedia mengarah pada kompetensi penyedia. Sedangkan klasifikasi paket usaha mengarah pada barang/jasa-nya yang diorientasikan pada nilai/value harga. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Leave a comment

Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box

Kraljic Box Matrix adalah tools yang digunakan Peter Kraljic memetakan proses pembelian barang ke dalam 4 box kuadran. Disusun berdasarkan dua sumbu utama yaitu tingkat resiko dan nilai pembelian. Kraljic Box ini sudah umum dipakai dalam berbagai analisa purchasing dan supply chain management.

Ada yang menarik bagi saya ketika membuat matrik perbandingan metode pengadaan langsung berbasiskan Perka LKPP 6 tahun 2012. Perka 6/2012 ini merupakan petunjuk teknis dari Perpres 70/2012 perubahan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal menarik ini adalah secara tersirat dari sisi metode nampaknya kuadran Kraljic Box bersinergi dengan metode pengadaan langsung.

Secara esensi Kraljic Box ingin mengatakan bahwa metode pengadaan disesuaikan dengan tipe barang/jasa. The right method for the right product. Ini menempatkan metode tidak hanya sekedar aturan yang kaku tapi juga membutuhkan kematangan dari pelaksana dalam memahami tipe barang. Continue reading →

Posted in E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Umum | Leave a comment