Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010

Halaman 1

Continue Reading »

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Apakah KTA Kadin Dapat Menjadi Persyaratan Pelelangan?

Pagi ini saya membaca pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang pembaca di page facebook saya yang intinya menanyakan apakah Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat dijadikan dasar untuk persyaratan pelelangan dan dapat menggugurkan apabila tidak dipenuhi?

Pertanyaan ini juga pernah diajukan beberapa bulan lalu melalui inbox FB saya dan setelah bolak balik tanya jawab sang penanya tidak menjawab lagi permintaan saya untuk mengirimkan surat edaran kepala daerah yang mewajibkan hal ini.

Untuk memperjelas hal tersebut, maka dibawah ini adalah uraian dan pendapat saya.

Persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.

Khusus persyaratan ijin usaha, diatur dalam Pasal 19 Angka 1 Huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang berbunyi “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha.”

Hal ini berarti setiap persyaratan mengenai ijin usaha yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

Continue Reading »

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Wah, Anggarannya Kurang Pak…

(Tulisan 5 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Ucapan pada judul tulisan ini sering diungkapkan saat penulis menyampaikan kalimat “waktu nyusun HPS apa memang tidak dilakukan survai?” atau “untuk menyusun spek yang bagus, harusnya dibahas dengan tim ahli.”

Semua menjadi kesalahan anggaran, semua disebabkan karena kegiatan yang tidak dianggarkan, semua karena belum dipikirkan.

Ini artinya apa?

Ini artinya perencanaannya abal-abal.

Penulis teringat satu ungkapan bahwa “Failing to plan is planning to fail” yang berarti “kegagalan dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan.”

Perlu diperhatikan bahwa pengadaan barang/jasa itu bukan pengadaan yang mengada-ada. Segala sesuatunya sudah harus direncanakan secara detail sejak awal. Dengan pemahaman inilah muncul istilah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Biaya dalam pengadaan barang/jasa sebenarnya terdiri atas 3 jenis biaya, yaitu biaya barang/jasa itu sendiri, biaya administrasi dan biaya pendukung.

Biaya

Continue Reading »

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Swakelola atau Penyedia?

(Tulisan 4 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada penulis adalah “pak, sekarang anggaran sudah ada, ini pelaksanaannya pakai swakelola atau pihak ketiga pak?”

Terus terang, menghadapi pertanyaan seperti ini, penulis jadi bingung sendiri dan bertanya kembali “memangnya waktu nyusun rencana umum pengadaan tidak ditetapkan cara pengadaannya terlebih dahulu?”

Dan biasanya jawabannya adalah “tidak.”

Inilah potret kemampuan Pengguna Anggaran dalam menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah. Semua dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam sehingga akhirnya bingung sendiri pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Sebelum terlalu dalam, penulis juga mengkritisi istilah “pihak ketiga” yang sering digunakan untuk menggambarkan penyedia barang/jasa. Hal ini karena dalam pelaksanaan pekerjaan, yang mengikat perjanjian hanyalah 2 pihak, yaitu pihak K/L/D/I dan pihak penyedia barang/jasa. Jadi siapa yang dimaksud pihak ketiga? Jangan-jangan kena istilah, “apabila ada 2 orang yang bukan muhrimnya berdua-duaan, maka pihak ketiga adalah…. (isi sendiri titik-titiknya)”

Berdasarkan Pasal 22 dan Penjelasan Pasal 22 Ayat 3 Huruf c angka 3, salah satu tugas Pengguna Anggaran (PA) adalah menetapkan cara pengadaan barang/jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia barang/jasa. Penetapan ini merupakan bagian dari rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran. Hal ini karena Pengguna Anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Swakelola

Continue Reading »

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Layak Tidak Layak, Butuh Tidak Butuh, Yang Penting Beli

(Tulisan 3 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

2 kata utama dalam perencanaan pengadaan, yaitu “identifikasi kebutuhan” sebenarnya merupakan kata yang amat jelas menggambarkan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebutuhan berakar dari kata butuh yang berarti “sangat perlu menggunakan” atau “memerlukan.”

Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

Kebutuhan

Dari hal ini dapat disimpulkan ada 3 hal yang harus diperhatikan pada saat menyusun kebutuhan barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

  1. Identifikasi barang yang sudah ada
  2. Kondisi barang
  3. Kebutuhan sejenis

Continue Reading ->

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Masihkah Kerangka Acuan Kerja Menjadi Acuan?

(Tulisan 2 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Identifikasi kebutuhan adalah salah satu kegiatan dalam penyusunan rencana umum pengadaan. Kegiatan lain yang juga menjadi bagian dalam penyusunan rencana umum pengadaan adalah penyusunan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

KAK

Sesuai dengan namanya, KAK adalah acuan dalam setiap pengadaan barang/jasa yang terdiri atas:

  1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
  2. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa;
  3. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
  4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan KAK adalah Term Of Reference (TOR). KAK dan RAB merupakan dokumen awal yang disusun untuk penganggaran tahunan dan termasuk dalam dokumen anggaran K/L/D/I.

Permasalahan yang terjadi di lapangan, karena proses pengadaan yang dilakukan dimulai dari identifikasi kebutuhan yang mengada-ada, maka penyusunan KAK juga hanya dilakukan setengah hati dan sekedar untuk menggugurkan kewajiban dokumen dalam penyusunan anggaran belaka.

Continue Reading ->

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Pengadaan Yang Mengada-ada

(Tulisan 1 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya menekankan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah.

Dari pasal ini amat jelas bahwa tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah diawali dengan identifikasi kebutuhan, yang berarti harus dimulai dengan proses mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi dalam menjalankan tugas untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dan untuk membangun bangsa dan negara.

Namun kalau kita melihat realitas di lapangan, amat banyak pelaksanaan pengadaan yang tumbuh subur bagaikan ilalang di tengah ladang padi. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah didiskusikan malah muncul mendadak bagaikan siluman. Tiba-tiba anggarannya ada, tiba-tiba lelangnya dilaksanakan, malah ada yang tiba-tiba sudah dikerjakan tanpa tahu prosesnya ada atau tidak ada.

Inilah yang disebut dengan pengadaan yang mengada-ada.

Continue Reading ->

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , | Leave a comment

Masa Kontrak vs Masa Pelaksanaan Pekerjaan

Salah satu pertanyaan yang sering sulit dijawab oleh pelaksana pengadaan barang/jasa adalah apa perbedaan antara masa kontrak dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

Sebagian besar jawaban yang sering disampaikan adalah keduanya sama saja. Atau yang disebut dengan masa kontrak/masa berlakunya kontrak itu sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

Hal ini sering menjadi permasalahan khususnya pada akhir tahun anggaran dalam hal pencairan pembayaran atau untuk perhitungan denda pelaksanaan pekerjaan.

Apakah benar bahwa masa kontrak itu sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan? Apabila iya, maka beberapa ilustrasi di bawah ini mungkin dapat menjadi renungan.

Continue Reading ->

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , | Leave a comment

Memilih Dokumen atau Memilih Penyedia dan Barang/Jasa?

Dokumen Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dan merupakan defenisi mendasar mengenai pengertian pengadaan barang/jasa.

Dari kalimat tersebut amat jelas terlihat bahwa tujuan utama dari pengadaan barang/jasa adalah diperolehnya barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Institusi (K/L/D/I), yang telah direncanakan sebelumnya.

Namun, sesuai dengan konsep dasar pengadaan, barang/jasa yang baik harus pula disediakan oleh penyedia barang/jasa yang baik sehingga dikenal istilah Kualifikasi yang merupakan penilaian terhadap kompetensi atau kemampuan penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada 2 hal yang dipilih, yaitu barang/jasa itu sendiri serta penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha atau perseorangan.

Untuk membuktikan penyedia barang/jasa tersebut memenuhi kualifikasi, maka dilakukan penilaian kualifikasi terhadap badan usaha/perseorangan sesuai ketentuan Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, sedangkan untuk membuktikan bahwa penyedia barang/jasa mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan maka dilakukan penilaian terhadap dokumen penawaran penyedia yang terdiri atas penilaian administrasi, teknis, dan harga.

Nah, pada saat penilaian inilah mulai terjadi pergeseran tujuan evaluasi pengadaan barang/jasa, yaitu dari yang sebelumnya untuk menilai penyedia barang/jasa dan barang/jasa yang ditawarkan menjadi sekedar menilai dokumen kualifikasi dan penawaran yang diajukan.

Filosofi dasar mulai terlupakan dan hanya fokus terhadap hal-hal yang tertuang dalam dokumen semata.

Contohnya, untuk membuat kapal, tentu penyedia barang/jasa harus memiliki sumber daya manusia, teknis, modal, dan peralatan yang mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (Pasal 19 ayat 1 huruf e), namun karena hanya percaya dengan dokumen yang diajukan maka surat pernyataan memiliki galangan atau bahkan surat dukungan galangan sudah dianggap mencukupi dalam pelaksanaan evaluasi kualifikasi. Pokja ULP juga tidak melakukan peninjauan lapangan terhadap pemenuhan persyaratan tersebut dan percaya 100% terhadap apa yang tertulis. Efeknya di lapangan pada saat penyedia ini dinyatakan menang, maka pelaksanaan pekerjaan utama yang seharusnya tidak boleh disubkontrakknya malah diserahkan kepada pihak lain atau pihak yang mendukung secara dokumen. Apa bedanya penyedia barang/jasa dengan broker bin makelar?

Disisi lain, karena fokus terhadap pemenuhan administrasi, kesalahan dalam menempelkan meterai, tidak menggunakan kertas kop perusahaan, salah tujuan surat penawaran, atau kesalahan administratif lainnya menyebabkan penawaran terendah dan sebenarnya mampu dari sisi teknis menjadi tidak lulus dan digugurkan pada tahap administrasi.

Jadi penulis berpikir, kita ini sebenarnya mau memilih dokumen atau memilih penyedia dan barang/jasa?

Alangkah baiknya regulasi ke depan, lebih mengutamakan hasil daripada proses, selama bukan kesalahan yang substantif dan tidak mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan. Lebih baik lagi apabila otomatisasi pengadaan barang/jasa lebih dipercepat, sehingga penyedia yang tidak kompeten secara sistem tidak akan bisa mengikuti lelang secara elektronik, juga pada saat pemasukan dan evaluasi penawaran lebih fokus kepada teknis dan harga saja.

Intinya, kita harus fokus memilih penyedia dan barang/jasa bukan memilih dokumen.

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , | Leave a comment

Kebutuhan vs Biaya

Video ini saya buat pada tanggal 3 Oktober 2013 saat sedang mengikuti TOT Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan sebagai bagian dari Ujian Akhir pada TOT tersebut.

Kebetulan setiap orang diwajibkan membuat slide presentasi terhadap topik tertentu yang diundi sebelumnya dan kemudian memaparkan di depan tim penilai.

Saat pengundian, saya mendapatkan tugas untuk membahas Unit Kompetensi PR.03 yaitu menyusun rencana anggaran dan biaya.

Saat memperoleh pokok bahasan ini, yang terpikir adalah bagaimana menyampaikan kepada audiens bahwa kebutuhan itu harus sinkron dengan biaya. Jangan sampai kebutuhannya besar, namun biaya yang dipersiapkan justru tidak mencukupi.

Yang terpikir oleh saya dalam pembahasan ini adalah Iklan salah satu operator telekomunikasi, yang menampilkan seseorang dengan seribu rupiah namun memiliki keinginan yang besar, sehingga untuk naik ojek dengan hanya seribu rupiah hanya diantar beberapa meter saja.

Continue Reading ->

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged , , , , , | Leave a comment